Sidang Paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Senin (25/5/2026) mendadak berubah menjadi panggung tegang. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperontonkan keretakan internalnya secara terbuka setelah muncul dua usulan kebijakan yang saling bertolak belakang dari struktur fraksi dan wilayah mereka sendiri.

Puncaknya, Fraksi PPP DPRD NTB melayangkan surat resmi bernomor 005/F.PPP/DPRD-NTB/V/2026 yang isinya mencopot Drs. H. Muzihir dari posisi Wakil Ketua/Pimpinan DPRD NTB.

Alasan Pencopotan: Dinilai Egois dan Sering Bikin Gaduh


Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD NTB, Hendra Saputra, saat membacakan surat fraksi tersebut mengungkapkan bahwa keputusan radikal ini dipicu oleh efek domino Muktamar X PPP di Jakarta serta situasi memanas di DPW PPP NTB.

Fraksi PPP membongkar raport merah Muzihir selama menjabat sebagai pimpinan dewan sejak 2019. Ia dituding:

  • Tidak lagi merepresentasikan kepentingan kolektif fraksi.

  • Lebih mengedepankan syahwat politik pribadi.

  • Cara memimpin sidang paripurna dinilai kerap memicu instabilitas serta kegaduhan di lingkungan DPRD maupun internal partai.


"Muzihir dianggap tidak mampu menjalankan tugas sebagai pimpinan DPRD secara maksimal serta dinilai tidak mampu menciptakan suasana kondusif," bunyi poin pertimbangan surat fraksi tersebut.

Plot Twist: Surat DPW PPP Malah Berkata Sebaliknya
Drama politik ini semakin membingungkan publik lantaran Sekwan juga membacakan surat dari Pengurus Wilayah (DPW) PPP NTB. Isinya justru berbanding terbalik: DPW melakukan perombakan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan malah menunjuk Muzihir menjadi Ketua Fraksi PPP yang baru, didampingi Sitti Ari sebagai Sekretaris.

Melihat adanya dualisme kepentingan dan potensi jebakan konflik, Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, langsung mengambil langkah tegas dengan memilih bersikap netral. Isvie menolak memproses kedua surat tersebut agar instansi DPRD tidak terseret dalam pusaran konflik partai.

"Kami tidak akan menindaklanjuti surat yang masuk dari DPW PPP dan surat dari Fraksi PPP DPRD NTB. Polemik ini kami sepenuhnya menyerahkan ke internal PPP,” tegas Isvie.