Kawo, Lombok Tengah - Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kawo (IPMK) menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap kebijakan Pemerintah Desa Kawo yang dinilai belum menunjukkan komitmen serius dalam menangani persoalan kebersihan dan keselamatan warga.


Pemerintah desa dianggap lebih mengutamakan pencitraan melalui banner/baliho ketimbang menyediakan fasilitas dan sistem penanganan lingkungan yang nyata. Hal ini diperparah dengan belum terealisasinya usulan pengadaan tempat sampah, truck pengangkut sampah dan sarana kebersihan lain yang telah diajukan sejak tahun lalu.


"Tuan Guru, Kiyai, dan para ustadz siang dan malam mendoakan keselamatan umat. Tapi sebaliknya, Pemerintah Desa Kawo yang tercinta justru seolah mendoakan warganya celaka lewat tulisan di banner dan baliho. Ini jelas merugikan masyarakat itu sendiri," tegas Falma Buton, Sekretaris Umum IPMK, dalam pernyataan resminya.


Falma juga mengungkap bahwa IPMK bersama sejumlah organisasi kepemudaan di Desa Kawo yakni KTD Kembang Komak, Bajang Kawo Besopok, dan Forum Bajang Gubuk se-Desa Kawo telah berkali-kali melakukan aksi bersih-bersih di lingkungan desa. Namun tanpa dukungan dari pemerintah desa dalam pengadaan fasilitas pembuangan, semua upaya itu terasa sia-sia.

"Sudah berulang kali kami melakukan aksi pembersihan. Tapi tidak ada gunanya jika pemerintah desa tidak hadir dengan solusi. Kami tidak butuh banner berisi imbauan dan doa celaka, kami butuh sistem yang berjalan dan fasilitas yang nyata," lanjutnya.


IPMK menilai, meskipun mungkin niat dari tulisan di banner itu adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak lagi membuang sampah sembarangan, namun sayangnya dengan cara penyampaian lewat tulisan do'a buruk sangat tidak elok dan justru mencederai rasa hormat terhadap warganya sendiri.

"Kalau niatnya ingin memberi efek jera, seharusnya disampaikan dengan edukasi, bukan dengan doa buruk. Apakah ini cara kita membina masyarakat? Dengan menakut-nakuti? Dengan mendoakan kecelakaan?" ujar Falma.


Lebih lanjut, IPMK menyoroti bahwa Kepala Desa Kawo saat ini telah menjabat selama dua periode, namun belum menunjukkan hasil signifikan dalam penanganan persoalan mendasar seperti pengelolaan sampah.

"Dengan waktu dua periode menjabat, seharusnya sudah ada perubahan besar yang dirasakan warga. Tapi sampai hari ini, kami justru menyaksikan minimnya kemajuan pada aspek paling dasar: kebersihan dan keselamatan masyarakat," tambahnya.


IPMK juga membandingkan kondisi ini dengan sejumlah desa lain di wilayah Lombok Tengah yang dinilai lebih tertata. Beberapa di antaranya telah menjalankan sistem pengelolaan sampah yang baik, menyediakan fasilitas umum seperti truk sampah, bahkan membentuk relawan lingkungan.


"Desa-desa lain sudah bisa. Artinya ini bukan soal keterbatasan dana, tapi soal kemauan dan keberpihakan. Kami ingin pemimpin yang turun tangan, bukan hanya pasang do'a celak di banner," tegas Falma.


Sebagai mahasiswa, IPMK menegaskan bahwa suara dan tindakan kami bukan bentuk perlawanan, melainkan tanggung jawab moral dan sosial. Kami mahasiswa bukan hanya penonton, tapi sebagai agen perubahan yang wajib menyuarakan kondisi masyarakat di akar rumput.

"Kami adalah mahasiswa bukan hanya pelajar ilmu di kelas, tetapi pelajar kehidupan di tengah masyarakat. Maka kami tidak bisa diam ketika kebijakan tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Kami bicara karena kami peduli. Kami bergerak karena kami ingin perubahan," jelas Falma.


Di akhir pernyataannya, Falma mengajak seluruh masyarakat untuk tetap berpikir jernih dan berprasangka baik terhadap kepemimpinan yang ada, namun tetap kritis dan bertindak.

"Kita berhusnudzon saja, bahwa Bapak Kades adalah pemimpin terbaik pilihan masyarakat, dan yang pasti pilihan Tuhan. Kita semua harus menerima itu dengan lapang hati. Tapi menerima bukan berarti diam. Tinggal bagaimana kita menentukan sikap: diam, mengeluh, atau bergerak mencari solusi. InsyaAllah akan ada hikmahnya untuk kita semua."


Namun ia menutup dengan pertanyaan reflektif:

"Jika seperti inilah wajah kepemimpinan dua periode terakhir apakah kita akan melanjutkan ke periode ketiga selanjutnya?"


Dengan seruan masyarakat melalui tagar #KamiButuhSolusiBukanBanner, IPMK menegaskan komitmennya sebagai pengawas dan pengawal nurani masyarakat, untuk terus menyuarakan aspirasi warga dan mendorong agar pemerintah desa lebih peduli, responsif, dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan bersama.


oleh:

Falma Buton

Sekretaris Umum Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kawo (IPMK)