Framing, Propaganda, dan Politik Singkir-Menyingkir, Ketika Rekaman Jadi Senjata

 

Mataram, 16/7/25

 Ardiansyah Direktur NasPol NTB

Belakangan ini, publik NTB digegerkan oleh beredarnya sebuah video rekaman pembicaraan yang menampilkan sosok yang disebut-sebut sebagai “orang dekat Gubernur NTB”. Rekaman ini, yang secara luas tersebar di berbagai platform media sosial dan grup-grup percakapan, dengan cepat menjadi bahan gunjingan dan opini liar yang menyudutkan lingkaran kekuasaan. Narasi yang dibangun? Bahwa ada aktor-aktor di balik layar pemerintahan yang berperan sebagai makelar, pengatur proyek, bahkan penentu arah kebijakan.

Namun ketika rekaman itu dicermati secara utuh dan seksama, tidak satu pun pernyataan dalam video tersebut secara eksplisit membuktikan bahwa orang-orang yang disebut benar-benar menjalankan peran sebagai pengatur pemerintahan. Tidak ada bukti valid, tidak ada data faktual yang bisa mengaitkan percakapan tersebut dengan tindakan konkret pengaturan proyek atau intervensi kebijakan.

Ini bukan pertama kalinya framing digunakan sebagai alat politik. Dalam konteks kekuasaan, apalagi menjelang tahun-tahun politik yang mulai menghangat, skenario semacam ini kerap diproduksi. Sebuah rekaman dipotong-potong, konteks dibelokkan, dan narasi dimanipulasi agar membentuk kesan tertentu. Tujuannya jelas *mendelegitimasi orang-orang dekat kekuasaan*, menggiring opini publik agar menaruh curiga, dan pada akhirnya membuka ruang bagi proses singkir-menyingkir antar faksi politik.

Sungguh ironi ketika wacana tentang keterbukaan dan akuntabilitas pemerintahan justru dikotori oleh cara-cara propaganda yang tak elegan. Bukannya menguatkan kontrol publik berbasis data dan kebijakan, malah justru memanfaatkan isu moral untuk menggiring persepsi. Politik seperti ini tak hanya merusak iklim demokrasi lokal, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses pemerintahan.

Perlu ditegaskan, mengkritisi pemerintahan sah-sah saja, bahkan menjadi kewajiban warga dalam negara demokrasi. Tapi kritik yang sehat lahir dari *data, fakta, dan argumentasi rasional* bukan dari potongan rekaman yang dikemas dengan opini sepihak. Jika ada dugaan pelanggaran, maka mekanisme hukum adalah tempatnya, bukan linimasa media sosial yang mudah digiring dan dimanipulasi.

Hari ini, kita sedang menyaksikan bukan hanya pertarungan gagasan, tetapi pertarungan framing. Antara narasi yang didesain untuk menjatuhkan, dan realitas yang sesungguhnya masih perlu diuji. Dan seperti biasa, yang paling rugi adalah masyarakat, yang dipaksa menelan narasi setengah matang dan dijejali opini yang belum tentu berdasar.

Narasi rekaman itu bisa jadi hanyalah awal dari skenario yang lebih besar. Publik NTB perlu cerdas memilah mana informasi, mana ilusi. Mana kritik, mana jebakan propaganda.